”Pemotongan terus terjadi. Namun, para guru takut melaporkannya. Saya mohon agar pemerintah memerhatikan persoalan ini,” tutur Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga di Medan, Kamis (3/9).
Partomuan mengatakan, pihak sekolah secara langsung dan tidak langsung mengancam para guru untuk tidak mengungkap persoalan ini. Ancaman ini bisa berbuntut pada pemecatan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2008. ( Sumber kompas com )
Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga di Medan, Kamis (3/9), mengatakan, pihak sekolah secara langsung dan tidak langsung mengancam para guru untuk tidak mengungkap persoalan tersebut. Ancaman ini bisa berbuntut pada pemecatan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2008.
Sesuai dengan data PGSI, pada 2008 tiga guru swasta bernama Christin Hutapea, Nelin Kristina, dan Renata Pasaribu dipecat oleh pihak sekolahnya masing-masing karena mempermasalahkan hal itu.
Kejadian serupa hampir terulang pada Januari 2009. Sebanyak 13 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dwiwarna, Medan, mengadukan persoalan ini secara terbuka. Tunjangan fungsional para guru dipotong pihak sekolah Rp 200.000 per orang.
Pemotongan itu dilakukan untuk pengurusan administrasi sekolah ke Kantor Dinas Pendidikan Medan. Selain itu, pemotongan juga dilakukan untuk kepentingan pegawai sekolah lain yang tidak mendapat tunjangan.
PGSI Kota Medan lalu melakukan mediasi dengan pihak sekolah. Setelah negosiasi alot, pihak sekolah akhirnya mengembalikan uang pungutan kepada masing-masing guru. (sumber kompas com )
Seperti diberitakan sebelumnya, kendati PGSI Kota Medan pernah melakukan mediasi dengan pihak SMK Dwiwarna, yang mengakibatkan pihak sekolah tersebut akhirnya mengembalikan uang pungutan kepada masing-masing guru, kejadian itu tidak membuat pengelola sekolah swasta jera. Saat ini, sebuah sekolah swasta di Kecamatan Medan Sunggal bahkan memasang pengumuman pemotongan ini secara terbuka.
”Guru yang menerima tunjangan fungsional mesti menyetorkan ke pihak sekolah masing-masing Rp 120.000,” ujar Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga di Medan, Kamis (3/9), sambil menunjukkan nama sekolah tersebut.
Partomuan meminta Dinas Pendidikan Medan mengambil langkah tegas. Jika tidak, dia bersama seluruh anggota PGSI Medan akan mendatangi langsung Kantor Wali Kota atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.
”Kami akan mengadu langsung,” katanya.
Polemik mengenai tunjangan fungsional ini meresahkan banyak guru swasta, tidak terkecuali BS, salah satu guru swasta di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. ( sumber kompas com )
Seperti diberitakan sebelumnya, kendati PGSI Kota Medan pernah melakukan mediasi dengan pihak SMK Dwiwarna, yang mengakibatkan pihak sekolah tersebut akhirnya mengembalikan uang pungutan kepada masing-masing guru, kejadian itu tidak membuat pengelola sekolah swasta jera. Saat ini, sebuah sekolah swasta di Kecamatan Medan Sunggal bahkan memasang pengumuman pemotongan ini secara terbuka.
”Guru yang menerima tunjangan fungsional mesti menyetorkan ke pihak sekolah masing-masing Rp 120.000,” ujar Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga di Medan, Kamis (3/9), sambil menunjukkan nama sekolah tersebut.
Partomuan meminta Dinas Pendidikan Medan mengambil langkah tegas. Jika tidak, dia bersama seluruh anggota PGSI Medan akan mendatangi langsung Kantor Wali Kota atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.
”Kami akan mengadu langsung,” katanya.
Polemik mengenai tunjangan fungsional ini meresahkan banyak guru swasta, tidak terkecuali BS, salah satu guru swasta di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. ( sumber kompas com )
"Dengan alasan apapun pemotongan itu bisa dikategorikan pungutan liar, biarkan guru menikmati hasil dari kebijakan pemerintah yang sudah lama dinanti-nantikan itu," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr Sulistyo di Jakarta, Jumat (4/9).
Sulistyo mengatakan, PGRI akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden, sebab pemotongan yang dilakukan oleh petugas di Dinas Pendidikan dan Departemen Agama tingkat kabupaten/kota tidak memiliki dasar hukum dan meresahkan para guru yang menerima tunjangan tersebut.
"Besarnya pemotongan yang dilakukan petugas di dinas ada yang mencapai tiga persen dari total tunjangan profesi yang diterima guru," ujarnya.
"Bila besarnya tunjangan profesi mencapai belasan juta hingga puluhan juta karena umumnya merupakan tunjangan yang dirapel, maka jika jumlahnya dipotong tiga persen saja nilainya sudah berapa," kata Sulistyo. ( sumber kompas com )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
